Inklusivitas menjadi topik yang mulai sering kita dengar baik dalam media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Topik ini biasanya sering diutarakan oleh organisasi masyarakat sipil, organisasi non pemerintah juga pemerintah baik di level kementerian, provinsi, maupun pemerintah kota dan pemerintah desa.
Perubahan merupakan sesuatu yang selalu menjadi tantangan bagi setiap orang terutama bagi pemilik usaha. Perubahan apabila disikapi secara positif adalah waktu terbukanya kesempatan (opportunity) baru. Namun seringkali perubahan menjadi beban dan sebisa mungkin dihindari. Sayangnya, menghindari perubahan adalah salah satu perilaku yang sering ditemukan pada pemilik UKM di Indonesia.
Perkembangan Kekayaan Intelektual (KI) atau lebih familiar disebut Intellectual Property (IP) di Indonesia terus meningkat dan semakin relevan terutama dalam untuk KI bidang kreatif. Namun demikian, penelitian dan tulisan mengenai Kekayaan Intelektual bisa dibilang belum banyak. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa KI kreatif belum mendapatkan perhatian yang cukup sehingga belum dapat menjadi industri yang matang. Oleh karena itu, tulisan ini hendak mencoba berkontribusi dengan memaparkan dan memetakan terkait KI ini.
Sedikit catatan yang tertinggal namun menurut saya sangat menarik. Semoga rekan-rekan juga mendapati informasi ini menarik dan bermanfaat.
Kenapa saya bisa sampaikan bahwa potensi IP sangat besar, karena kita juga sudah pernah melakukan penelitian dan dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa IP itu sangat-sangat scalable
Pada artikel yang lalu saya menyampaikan satu alasan fundamental terkait model pengembangan IP berbasis karakter melalui saluran distribusi media sosial. Ternyata menjadi artikel yang cukup panjang karena banyak sekali contoh-contoh menarik yang bisa saya bagikan dan saya harap memberikan semangat dan harapan bagi teman-teman kreatif untuk mengikuti passion dan berkontribusi di industri yang sangat menarik ini.
Pada pidato Kepresidenan, Joko Widodo menyampaikan kekhawatirannya pada ekonomi digital Indonesia. Beberapa poin yang disorot diantaranya terkait dengan perlindungan data konsumen Indonesia dan isu predatory pricing. Dalam paparannya, pembuat regulasi mestinya dapat mengurai potensi permasalahan yang muncul seiring dengan dinamisnya perkembangan teknologi.
Tiktok Shop ditutup oleh pemerintah atas dasar Permendag 31 Tahun 2023 karena menggabungkan fitur media sosial dengan e-commerce ke dalam satu platform yang sama. Nyatanya, permasalahan utama TikTok bukan sebatas itu saja. TikTok diduga membuka celah praktik predatory pricing dan dumping.
Tidak terasa sudah genap satu tahun lalu saya menuangkan pengalaman dan pikiran mengenai pembiayaan untuk creative Intellectual Property. Dalam satu tahun berlangsung, ternyata dunia IP kreatif (creative Intellectual Property) masih sangat menggeliat, potensial dan semakin relevan.
